0
0
Selasa, 27 Juni 2023 – 09:50 WIB
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, Presidensi G20 India 2023 telah melaksanakan pertemuan ketiga working group (WG) Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI). Pada pertemuan itu telah dirumuskan empat solusi meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas, salah satunya mengenai peningkatan infrastruktur digital publik (IDP).
Baca Juga :
Cek Fitur Unggulan Realme C53 NFC
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, GPFI senantiasa menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Empat keluaran pertemuan GPFI dimaksud yang penting bagi inklusi keuangan digital dan pembiayan UMKM global. Pertama komitmen GPFI untuk memanfaatkan digitalisasi di sektor keuangan,” kata Erwin dalam keterangannya Selasa, 27 Juni 2023.
Baca Juga :
Pedagang Jual Minuman seperti Orang Ngajak RIbut, Netizen: Geregetan Pengen Cubit
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di 1st FMCBG G20 di India.
Erwin menjelaskan, dalam hal ini IDP bermanfaat memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi individu dan UMKM. Selain itu, GPFI menyusun panduan dan survei implementasi penerapan Prinsip Inklusi Keuangan Digital oleh negara G20 dan non-G20.
Baca Juga :
Alter Ego Ares jadi Jawara PUBG Mobile
Kedua, penyusunan rencana aksi inklusi keuangan yang akan menjadi panduan arah diskusi dan rencana strategis GPFI untuk periode 2024 sampai dengan 2026. GPFI akan terus memimpin komunitas inklusi keuangan global melalui berbagai analisis dan rekomendasi kebijakan, knowledge sharing, dan kerja sama internasional.
Kemudian ketiga, penyusunan rekomendasi perangkat kebijakan untuk mendorong akses keuangan dengan layanan keuangan digital bagi UMKM, serta laporan mengenai inovasi layanan keuangan bagi UMKM.
Halaman Selanjutnya
“Laporan itu disusun berdasarkan living database yang dibuat pada Presidensi G20 Indonesia silam. Mengemuka pula inisiatif terkait upaya peningkatan ketersediaan sex-disaggregated supply side data sehingga dapat mendorong akses keuangan UMKM perempuan,” ujarnya.
