0
0
Selasa, 4 Juli 2023 – 20:15 WIB
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2024 menjadi Rp 49 triliun. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PIPR, Hedy Rahadian menjelaskan, usulan tambahan anggaran untuk 2024 itu terkait dengan penugasan pembangunan Bandara VVIP, serta Akses Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta penugasan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Baca Juga :
Menteri Basuki Janji Akses JIS Bakal Ditambah 5 Jalur
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI yang digelar hari ini, Hedy mengatakan bahwa pagu indikatif 2024 sebesar Rp 49 triliun, belum mengakomodasi penugasan-penugasan antara lain penugasan Perpres No. 31 Tahun 2023, mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN.
“Kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN, yang ditargetkan selesai pada tahun depan,” kata Hedy dalam RDP bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.
Baca Juga :
PUPR Bakal Habiskan Rp 6 M untuk Ganti Rumput JIS Agar Sesuai Standar FIFA
Pembangunan IKN Nusantara
Dia menambahkan, usulan tambahan anggaran tersebut juga dialokasikan untuk penugasan Inpres Jalan Daerah, supaya peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat. “Kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran,” ujarnya.
Baca Juga :
Sah! Harga Rumah Subsidi Naik, Simak Rinciannya
Dalam RDP bersama Komisi V DPR RI tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR mengajukan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp 49 triliun. Hedy menjelaskan, pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 49 triliun itu diprioritaskan bagi program-program yang bersifat ‘commited’.
“Yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan,” kata Hedy.
Halaman Selanjutnya
Rinciannya, alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp 49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 46,60 triliun, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,39 triliun. Di mana, program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp 34,75 triliun, dan pembangunan IKN sebesar Rp 11,85 triliun.
