0
0
Selasa, 20 Juni 2023 – 15:02 WIB
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono geram dan marah dengan banyaknya kawasan kumuh di Indonesia yang belum bisa tertata rapi. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti.
Baca Juga :
PUPR Targetkan 3.125 Hektare Kawasan Kumuh Tertata hingga 2024
Ia menjelaskan, perbaikan kawasan kumuh, seharusnya juga membuat pola hidup masyarakat hingga ekonominya berubah.
“Ini yang sering bikin Pak Menteri (PUPR) marah. Dia bilang, ‘Kamu hanya memberikan infrastruktur saja, tapi masyarakatnya apakah sudah berubah? Pola hidupnya sudah berubah atau belum? Ekonominya sudah berubah atau belum?’, dan ini yang sering ditanyakan pak Menteri kepada kami,” ujar Diana menirukan pertanyaan-pertanyaan Menteri PUPR di kawasan Pancoran , Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Baca Juga :
PUPR Sebut Sudah Pangkas 39 Ribu Hektare Kawasan Kumuh hingga Akhir 2022
Ia menjelaskan, kekesalan Menteri PUPR itu djuga isebabkan sejumlah pengerjaan penataan kawasan kumuh, yang masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) dari tahun ke tahun. Diana mengatakan, misalnya dari target penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 hektare pada periode 2020-2024, terdapat sekitar 3.125,7 hektare yang masih tersisa untuk digarap.
“Tapi masih ada 3.125,7 hektare yang belum tertangani, dan ini setiap tahun terkadang masih nambah-nambah-nambah lagi. Harusnya berhenti,” kata Diana.
Baca Juga :
Borong Penghargaan, Menteri Basuki Hadimuljono Minta Jajarannya Ikuti Pelatihan Ini
Diana memaparkan, pada RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare. Namun, capaian hingga akhir 2019 nyatanya baru bisa mencapai seluas 32.222 hektare. Kemudian dalam target RPJMN 2020-2024, ditargetkan seluas 10.000 hektar kawasan kumuh sudah bisa ditangani. Dimana, persentase yang sudah digarap mencapai seluas 6.782 hektare, atau sekitar 68,7 persen.
Jajaran Diminta Evaluasi
