Jumat, 15 September 2023 – 04:44 WIB
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendukung proyek pembangunan kereta cepat diperpanjang rutenya sampai Surabaya, Jawa Timur. Karena, kata dia, jika kereta cepat hanya dari Jakarta sampai Bandung saja sangat mubazir.
Baca Juga :
Diresmikan Jokowi, Pabrik Katalis Merah Putih Kurangi Ketergantungan Impor
“Kalau yang pertama itu memang (sampai Surabaya) gagasan Banggar. Kalau Jakarta-Bandung, bahkan belum sampai Bandung, menurut hemat saya sia-sia,” kata Said di Gedung DPR pada Kamis, 14 September 2023.
Pintu masuk kereta cepat Jakarta Bandung-
Baca Juga :
Bisa Beli Lewat Platform Digital, Ini 5 Kelebihan SR019
Jadi, Said yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini sangat mengapresiasi apabila pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya semangat yang sama untuk melanjutkan rute kereta cepat sampai Surabaya.
“Alangkah baiknya punya semangat yang sama, sekaligus bikin kereta cepat itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Bondowoso. Menyisir jalan Selatan, sehingga masyarakat kita yang di selatan tidak terisolir. Bagus sekali,” jelas dia.
Baca Juga :
Masyarakat Umum Sudah Bisa Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Besok
Namun, Said mengingatkan rencana pembangunan proyek kereta cepat sampai Surabaya itu harus diperhitungkan secara matang anggarannya, jangan sampai menggunakan APBN.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah
“Kalau dengan APBN berat sekali, karena konsentrasi APBN sekarang selain infrastruktur, kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan IKN,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia menyebut sebaiknya dipikirkan juga mencari investor untuk rencana biaya proyek pembangunan kereta cepat sampai Surabaya itu.
“Pelan-pelan cari investor, jangan APBN terus. Dulu kereta cepat business to business, karena macet akhirnya ditarik ke APBN. Ke depan harus dihitung, cari investor yang kredibel, supaya pembiayaannya oleh investor,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Kalau dengan APBN berat sekali, karena konsentrasi APBN sekarang selain infrastruktur, kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan IKN,” ungkapnya.